Author Archives: Marian Cruz

Perbedaan Jumlah Pasal Sampai Komunisme Dari RUU HIP Dan RUU BPIP

Perbedaan Jumlah Pasal Sampai Komunisme Dari RUU HIP Dan RUU BPIP

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang diusulkan oleh DPR umurnya hanya sebentar. Belum sampai disahkan dalam bentuk Undang-Undang bahkan tidak sempat dibahas DPR dengan pemerintah. Pemerintah sendiri memtuskan mengajukan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP, dari pada membahas RUU yang mendapat penolakan berbagai pihak. Namun, perbedaan RUU HIP dan RUU BPIP ternyata belum banyak diketahui masyarakat. 

Perbedaan RUU HIP dan RUU BPIP

Konsep dari RUU BPIP sendiri telah diserahkan pemerintah kepada DPR di kamis (16/07/20). Saat serah terima, Mahfud MD, menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan ada beberapa perbedaan antara RUU HIP dan RUU BPIP, salah satunya berhubungan dengan komunisme. 

Mahfud MD menyatakan, bahkan saat berbicara tentang pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1996 sebaiknya dijadikan pijakan, seperti pijakan yang penting itu terdapat dalam RUU BPIP yang menjadi penimbang di butir kedua. 

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 juga mengatur berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI juga larangan dalam Komunisme, Marxisme, juga Leninisme. Sebelumnya jelas, ketiadaan dari TAP MPRS tersebut pada RUU HIP menjadi alasan penolakan dari beberapa pihak, utamanya dari kelompok ormas Islam. 

Mahfud juga menyatakan bahwa perbedaan RUU HIP dan RUU BPIP, pada RUU BPIP memberikan penegasan bahwa Pancasila yang diakui telah ada dalam pembukaan UUD 1945. Jadi, pernyataan ini sudah menjawab keresahan public tentang konsep Ekasila juga Trisila yang telah diatur dalam pasal 7 RUU HIP.

Selanjutnya Mahfud menjelaskan bahwa, Pancasila yang diakui isinya sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, juga Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Dibaca juga : Informasi Lengkap Mengenai Situs yang Wajib Bettors Simak

Pada kesempatan tersebut, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI memberikan penjelasan atas dua RUU itu juga beda dari segi susunan. Perbedaan RUU HIP dan RUU BPIP, yakni, RUU BPIP terdiri atas 7 bab serta 17 pasal, sedangkan untuk RUU HIP isinya 10 bab serta 60 pasal. 

Puan menyatakan bahwa RUU BPIP tidak akan mencantumkan sejumlah pasal yang kontroversial pada RUU HIP. Pembahasannya juga melibatkan public, dengan demikian dia meminta polemic pada RUU HIP bisa segera dihentikan oleh pihak yang tidak menyetujui. 

Aziz Syamsudin, Wakil Ketua DPR RI menjelaskan bawah perjalanan RUU BPIP yang dijadikan pengganti RUU HIP masih butuh waktu panjang. RUU ini masih terus dibawa ke tingkat paripurna dengan tujuan diperkenalkan dengan resmi kepada seluruh fraksi. 

Sementara sekarang ini DPR telah memasuki masa reses sampai 13 Agustus. Paripurna paling dekat ada di tanggal 14 Agustus, bertepatan bersama sidang tahunan MPR. Seusai dibacakan dalam sidang paripurna, RUU BPIP kemudian diserahkan ke Badan Legislasi atau Baleg. Setelah Baleg membahas berbagai substansi juga pergantian judul lalu RUU tersebut akan kembali ke paripurna. 

“Kami baru akan announce berkaitan dengan usulan pemerintah usai dibahas pada Baleg untuk menjadi usulan di DPR dengan berbagai perubahan yang dimasukkan dari pemerintah atas menampung berbagai aspirasi dari masyarakat,” kata Aziz saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/07/20).

Setelah mengetahui perbedaan RUU HIP dan RUU BPIP, diharapkan masyarakat menunggu bagaimana hasilnya selanjutnya, sebab baik DPR juga pemerintah masih terus mengurus dan memperbaiki bagaimana RUU yang tidak menimbulkan polemic bisa terealisasi.

Polemik Kasus POP: Nama Nadiem Makarim Dimakzulkan Dari Jabatan Mendikbud

Polemik Kasus POP: Nama Nadiem Makarim Dimakzulkan Dari Jabatan Mendikbud

Setelah dinobatkan menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim mulai menunjukkan kinerjanya yang penuh kontroversi. Sempat dibanggakan oleh Joko Widodo sebagai sosok CEO yang sukses dan diharapkan mampu untuk memberikan perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik, Nadiem justru mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. Sebut saja kebijakan belajar jarak jauh yang sempat akan dipermanenkan hingga kini mencuat isu mengenai polemik kasus POP.

Latar belakang di balik dibentuknya POP

POP yang kemudian dikenal dengan Program Organisasi Penggerak merupakan program unggulan dari Mendikbud untuk membantu dalam meningkatkan keterampilan para guru di Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa. Program pelatihan sekaligus pendampingan untuk para guru ini telah dirancang sedemikian rupa dengan alokasi keuangan sejumlah Rp 567 miliar. Angka yang fantastis ini ternyata juga menimbulkan polemik kasus POP pada babak selanjutnya.

Dikatakan bahwa dengan alokasi biaya sebesar itu, Nadiem yang dibantu oleh jajaran kementerian turut memasukkan Tanoto Foundation sekaligus Sampoerna Foundation dalam daftar calon penerima hibah dana pendidikan tersebut. Tentu saja tindakan Nadiem ini menjadi akar dari polemik kasus POP karena dua lembaga ini tidak membutuhkan adanya hibah yang berasal dari APBN. Lagi-lagi, langkah Nadiem menimbulkan pertanyaan hingga mencuatlah polemik kasus POP.

Bahkan, dengan adanya kejanggalan yang berujung atas munculnya polemik kasus POP ini, Syaiful Huda yang merupakan Ketua Komisi X DPR berencana untuk memanggil  Nadiem guna mendapatkan penjelasan. Menurutnya, kedua lembaga tersebut telah berafiliasi dengan korporasi sehingga sangat tidak tepat jika kemudian dimasukkan dalam kandidat penerima hibah yang diberikan oleh pihak Kemendikbud.

Adanya polemik kasus POP ini juga membuat dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah dikabarkan mundur dari penerima dana hibah pendidikan Kemdikbud. Kondisi ini sungguh sangat disayangkan dan hal ini juga memancing anggapan atas ketidakpahaman Nadiem atas sejarah pergerakan dua ormas  di Indonesia. Alhasil, sudah sepatutnya Nadiem memberikan klarifikasi atas keputusannya kepada semua pihak termasuk presiden Joko Widodo.

Penyesalan juga datang dari pihak NU atas keputusan Nadiem dalam meloloskan dua lembaga sebagai penerima hibah. A. Zuhri yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu juga menilai jika kinerja Nadiem selama ini gagal.

Nadiem yang berusaha mengejar ketertinggalan bangsa dalam bidang pendidikan justru melarikan diri dari berbagai pokok persoalan bangsa terkait pendidikan. Zuhri mengungkapkan jika Joko Widodo sepatutnya segera mengganti peran Nadiem dengan sosok lain yang lebih kompeten.

Presiden Jokowi didesak untuk copot Nadiem

Tidak berhenti sampai di sini, adanya polemik kasus POP juga sempat mengancam posisi Nadiem sebagai Mendikbud. Banyak pihak yang mendesak presiden Joko Widodo segera melakukan pemakzulan sosok menteri yang merupakan mantan CEO Gojek ini. Sebut saja Saleh Partaonan Daulay, Plh Ketua Fraksi PAN mengungkapkan jika dalam waktu dekat sudah sepatutnya dilakukan evaluasi atas kinerja Nadiem yang belum menorehkan sebuah prestasi dalam pengembangan dunia pendidikan. 

Dibaca juga : Online Games

Diungkapkan oleh Saleh bahwasannya Nadiem sudah sepatutnya membuktikan kinerjanya dalam pengembangan dunia pendidikan di masa pandemic Covid-19 seperti ini. Selain itu, Saleh juga kembali menyoroti latar belakang Nadiem yang bukan berasal dari dunia pendidikan. 

Menurutnya, alih-alih menorehkan sebuah prestasi, justru kinerjanya selalu menimbulkan sebuah konflik, kontroversi dan perdebatan panjang termasuk polemik kasus POP. Hingga kini, sosok Nadiem tidak henti-hentinya dijadikan sebagai perbincangan baik di kalangan pemerintahan hingga masyarakat.

Amalan Pembuka Pintu Rezeki: Mana yang Sudah Kamu Praktekkan?

Amalan Pembuka Pintu Rezeki: Mana yang Sudah Kamu Praktekkan?

Rezeki adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatNya yan harus dimanfaatkan sebagai bekal beribadah kepadaNya. Rezeki dapat berbentuk materi dan juga berbentuk non materi. Amalan pembuka pintu rezeki tidak hanya berkaitan dengan ikhtiar atau usaha dalam bidang perdagangan saja namun pintu rezeki juga dapat dibuka dengan berbagai amalan shalih.

Amalan Pembuka Pintu Rezeki

Rezeki berupa materi diantaranya adalah uang, kendaraan, rumah dan sebagainya. Sedangkan rezeki dalam bentuk non materi antara lain kebahagiaan, kesehatan, anak yang sholeh sholehah, istiqomah dalam beribadah, ketentraman dalam hidup berumah tangga dan berbagai kebaikan lain. Dalam kesempatan kali ini kami uraian beberapa amalan pembuka pintu rezeki yang Inshaallah akan memperlancar rezeki anda sekeluarga.

  1. Beristigfar dan taubat

Dalam Q.S. Nuh ayat 11-12 Allah berfirman bahwa hamba dianjurkan untuk memohon ampun kepadaNya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Hamba yang mau beristighfar dan bertaubat maka Allah akan memperbanyak harta baginya serta untuk anak-anaknya.

  1. Beriktiar dengan sungguh-sungguh

Allah tidak akan merubah nasih hambaNya jika mereka sendiri tidak berusaha merubahnya.

  1. Meninggalkan perbuatan dosa

Dalam hadits at-Tirmidzi diriwayatkan “… Dan seorang pria akan diharamkan baginya rezeki karena dosa yang dibuatnya.”

  1. Jangan lupa beribadah kepada Allah

Tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah dan mencari pahala dari Allah. Dengan demikian usahakan untuk selalu beribadah kepadaNya disela-sela kesibukan anda.

  1. Bertaqwa kepada Allah

Dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 2-3 dijelaskan bahwa siapa saja yang mau bertaqwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada hambaNya serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.

  1. Silaturahhim

Bersillaturahim adalah salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Selain itu, Allah juga menjanjikan untuk memperpanjang umur seseorang yang suka menyambung tali silaturahim.

  1. Berbuat baik pada orang tua, kerabat dan orang yang lemah

Allah akan membalas setiap kebaikan hambaNya dengan rezeki berlipat di dunia serta pahala akhirat.

  1. Sedekah dan infaq

Amalan pembuka pintu rezeki berikutnya adalah rajin bersedekan dan berinfaq. Allah akan melapangkan rezeki hamba yang suka bersedekah di jalanNya. Mulailah bersedekah dari orang-orang terdekat anda dan mereka yang membutuhkan. Jangan pernah takut harta anda akan habis jika disedekahkan karena janji Allah itu pasti.

  1. Menunaikan shalat Dhuha

Bagi siapa yang rajin melakukan sholat empat rokaat di waktu Dhuha maka Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka di sore harinya.

  1. Selalu bersyukur kepada Allah

Hamba yang selalu bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Adapun mereka yang kufur akan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih.

  1. Bangun pagi 

Sebagaimana ajaran Rasulullah kepada putrinya Fatimah untuk bangun pagi, hendaknya kita juga mengamalkan ajaran tersebut. Allah membagikan rezeki diantara waktu mulainya subuh hingga matahari terbit.

  1. Berada dalam kondisi berwudhu

Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayidina Khalid al Walid “senantiasalah berada dalam kondisi yang bersih dan suci (dari hadas) niscaya Alah Taala akan memurahkan rezeki”

Dibaca juga : The Benefits of Online Casinos

Demikian beberapa amalan pembuka pintu rezeki yang inshaallah akan mempermudah anda dalam memperoleh rezeki yang bermanfaat. Pada dasarnya rezeki, jodoh dan maut sudah ditentukan oleh Nya sebelum kita lahir di dunia. Namun untuk memperolehnya dibutuhkan usaha dan ikhtiar yang kuat. Tetaplah berada di jalanNya dan selalu percaya padaNya bahwa Dia tidak akan meninggalkan hambaNya.

Mahfud MD : Rekrutmen Politik Transaksional Setelah 5 Tahun Reformasi

Mahfud MD : Rekrutmen Politik Transaksional Setelah 5 Tahun Reformasi

Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan mendorong berbagai sistem perekrutan politik akan diperbaiki supaya bisa memutus mata rantai tindakan korupsi. Sekarang ini menurutnya, rekrutmen politik transaksional sehingga praktik korupsi juga sulit dihilangkan. 

Mahfud MD mengungkapkan bahwa Korupsi adalah tindakan yang sungguh bertentangan dengan kearifan jati dir bangsa serta ideologi Pancasila. Korupsi mencerminkan perilaku buruk dan menurutnya sudah menggejala sejak masa reformasi sampai sekarang ini. 

“Banyak orang ketika di pemerintah menjadi korupsi politik, dengan demikian demokrasi menjadi alat korupsi. Korupsi telah dibicarakan dengan demokratis maka dianggap begitu wajar,” ungkap mahfud. 

Baginya, hukum dan politik mempunyai pertautan begitu erat, sebab hukum merupakan produk politik, andaikan rekrutmen politik dilakukan dengan baik maka hukumnya pasti juga baik. 

Rekrutmen Politik Transaksional, Jangan Dijadikan Budaya

“Kalau rekrutmen politik dijalankan secara transaksional, maka hukum yang akan ditegaskan menggunakan cara kolusif,” ujar mahfud. 

Mahfud senantiasa berharap tindakan korupsi jangan dijadikan sebuah budaya di bangsa ini. Korupsi dan budaya tidak dapat dipertemukan, sebab korupsi merupakan kejahatan yang dapat merugikan banyak rakyat, sedangkan budaya adalah hasil dari rasa, cipta, karsa pada manusia serta umumnya adalah sesuatu yang sangat positif atau bermanfaat untuk masyarakat.

Menjalankan korupsi sejatinya sudah mengingkari janji dengan bangsa Indonesia, para pemimpin sejatinya sudah dipimpin menjadi pemimpin yang adil juga jujur. Namun, kadang semuanya menjadi sia-sia, sebab keberanian mereka melanggar janji yang telah dia buat kepada negara juga seluruh rakyat Indonesia, yakni melakukan tindakan korupsi. 

Budaya Indonesia sendiri dinyatakan sebagai budaya yang adiluhung, maka tidak sepantasnya korupsi dijadikan budaya, sebab anda berdampak pada kehancuran negara ini.

“Terutama selama ini kita telah mengklaim bahwa suatu budaya Indonesia merupakan budaya yang adiluhung,” ujar dia. 

Mahfud MD Mendorong Perbaikan Dari Rekrutmen Politik Transaksional 

“Reformasi terhitung tiga hingga empat tahun rekrutmen politiknya bagus, namun masuk di tahun kelima hingga seterusnya sudah begitu transaksional,” ungkap Mahfud pada diskusi webinar dengan judul “Kembali Pancasila Jati Diri bangsa” yang berada di Yogyakarta. 

Korupsi yang ada di Indonesia menurutnya sudah menggelaja mulai masa reformasi sampai sekarang ini.  

Dibaca juga : The Easy Way of Betting

Pola rekrutmen politik transaksional yang ada di Indonesia menjadikan para calon kepala daerah saat terpilih tidak sepenuhnya mementingkan kondisi masyarakatnya yang telah memilihnya. Kondisi yang ada dia lakukan adalah sebaliknya, mereka akan mengusahakan banyak cara supaya uang yang sebelumnya telah dikeluarkan bisa kembali, dengan cara yang umum digunakan yakni korupsi. 

Semestinya keadaan seperti ini diperlakukan dengan perilaku politik yang sangat menyimpang dan harus diberantas bagaimanapun caranya. Maka, Badan Pengawas Pemilu seharusnya lebih proaktif dalam mengusut pidana pemilu tersebut. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berhubungan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah menegaskan berupa mahar politik yang dilarang. 

Undang-Undang di atas juga isinya membubuhkan sanksi begitu tegas untuk pelaku yang menjalankan praktik uang mahar. Pada Pasal 47 UU juga dinyatakan 3 bentuk dari sanksi yang ada diberikan kepada pelaku praktik uang mahar. Pertama, kalau terbukti berdasarkan putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, parpol bersangkutan akan dilarang mengajukan calonnya di periode berikutnya pada daerah yang sama. 

Kedua, pembayaran mahar, KPU bisa membatalkan penetapan atas calon kepala daerah. Ketiga, gabungan parpol atau parpol yang telah terbukti menerima mahar pasti didenda dengan 10 kali lipat daripada imbalan yang diterima dan parpol tersebut dilarang mengajukan calon periode berikutnya di tempat yang sama. Dengan demikian, seharusnya rekrutmen politik transaksional  harus dimusnahkan.

Polemik Pada Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

Polemik Pada Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

Reichstadt – Klaster ketenagakerjaan pada draf omnibus law RUU Cipta Kerja sudah sejak awal mendapat sorotan dari public, terutama dari serikat buruh dan serikat pekerja. Adanya Draf menurut mereka terlalu memihak kepentingan dari pemodal atau korporasi. Namun, DPR juga pemerintah terus bergeming dan melanjutkan pembahasan dari RUU ini.

Pada rapat kerja berhubungan dengan pembahasan RUU ini, DPR juga pemerintah sudah menyepakati untuk mengutamakan pembahasan klaster-klaster lain yang tidak menimbulkan berbagai kontroversi pada public.  Dengan demikian klaster ketenagakerjaan siap dibahas akhir. 

Penundaan Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja ada 11 klaster pembahasan masing-masing dituangkan pada 15 bab juga 174 pasal. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan  saja, ada 10 klaster lain, yakni penyederhanaan, perizinan, kemudahan berusaha, persyaratan investasi, juga kemudahan pemberdayaan, serta perlindungan UMKM dan perkoperasian. 

Selanjutnya, berbagai dukungan riset serta inovasi, pengenaan sanksi, administrasi pemerintahan, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, dan investasi dan proyek strategis Nasional. 

Puan Maharani ketua DPR menyuarakan supaya Badan Legis lagi atau Baleg menunda pembahasan berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan pada draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Permintaan tersebut dilontarkan berkaitan dengan mulainya proses pembahasan yang dilakukan Panitia Kerja atau Panja dari RUU ini. 

Puan juga memberikan pernyataan untuk Baleg membuka ruang berdiskusi bersama public, terutama mereka dari serikat pekerja maupun buruh, sebelum melakukan pembahasan klaster ketenagakerjaan  tersebut. Dia mengingatkan supaya Baleg selalu mempertimbangkan situasi pada pandemi Covid-19 ini. 

Permintaan Penghapusan Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja 

Sekelompok flaksi yang masuk pada Panja RUU Cipta Kerja mengutarakan permintaan supaya klaster ketenagakerjaan lebih baik dihapus dari daftar tersebut. Hendrawan Supratikno, Anggota Fraksi PDI-P menyatakan bahwa klaster ketenagakerjaan lebih baik dikeluarkan saja dari pembahasan, sebab substansinya cukup sensitive.

Selanjutnya anggota dari Fraksi Nasdem Taufik basari menjelaskan, bahwa fraksinya akan melobi fraksi lainnya supaya klaster ketenagakerjaan bisa dihapus dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Menurutnya, adanya perubahan berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak seharusnya dilakukan lewat omnibus law RUU ini. Perubahaan bisa dilakukan lewat Undang-Undang sektoral. 

Buruh Tetap Menolak Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

Serikat pekerja dan serikat buruh berusaha tetap menyatakan penolakan mereka atas pembahasan di RUU tersebut. Bahkan, presiden Joko Widodo juga menerima 3 pimpinan serikat buruh atau serikat pekerja bertempat di Istana Merdeka pada Rabu 22/4/2020. 

Mereka yaitu, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden KSPSI, Said Iqbal sekali Presiden KSPI, serta Elly Rosita selaku Presiden KSBI. 

“Serikat Pekerja tetap menolak secara keras omnibus law juga meminta pembahasan dilaksanakan secara terbuka bersama Presiden Joko Widodo,” ujar Andi setelah pertemuan tersebut. 

Dibaca juga : Playing Trap Hands Like King-Queen, King-Jack, Queen-Jack, Ace-Ten & More

Di saat yang bersamaan, 92 akademisi di Tanah Air juga menandatangani petisi terhadap penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bahkan, Susi Dwi Harijanti selaku Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa petisi tersebut adalah seruan untuk DPR juga pemerintah supaya pembahasan RUU ini segera diberhentikan. 

Bukan hanya dari substansi draf RUU saja yang dianggap bertentangan dari UUD 1945, namun pembahasan RUU ini yang dilakukan di tengah keadaan pandemi virus Covid-19 jelas tidak etis.

“Penyelenggaran dari negara, salah satunya pembentukan undang-undang, bukan hanya berlandaskan dari norma konstitusi serta undang-undang, namun harus tunduk juga dengan nilai etika maupun moral,” ujar Susi. 

Sejatinya keadaan semacam ini perlu pertimbangan dari banyak pihak, sebab RUU Cipta Kerja diciptakan bukan hanya untuk satu atau dua orang saja, namun untuk semua orang. Jadi, selayaknya semua dijalankan dengan pertimbangan yang matang oleh berbagai pihak.

5 Masalah Politik Terbesar 2019 Yang Pengaruhi Ekonomi Dunia

5 Masalah Politik Terbesar 2019 Yang Pengaruhi Ekonomi Dunia

Ketika menengok tahun 2018 silam, nampaknya dunia dipenuhi dengan berbagai permasalahan politik. Hal tersebut ternyata berlanjut di tahun 2019 dengan berbagai dampak yang mengikutinya termasuk bidang ekonomi. Hal tersebut memicu perekonomian bangsa akan mengalami perubahan signifikan. Jadi, tidak mengherankan jika masalah politik pengaruhi ekonomi dunia menjadi ancaman tersendiri untuk disikapi dengan bijak guna mempertahankan kesejahteraan bangsa.

Berbagai Masalah Politik Pengaruhi Ekonomi

Ketika masalah politik di tahun 2018 dianggap telah berakhir, nyatanya hal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa hingga mampu mengubah tatanan suatu negara. Kondisi ini berakibat pada meningkatnya kebutuhan bahan bakar yang baru guna membantu dalam menjaga suatu kehidupan. Terlepas dari itu semua, berikut beberapa masalah politik pengaruhi ekonomi yang perlu dijadikan sebagai Situs Resmi dan Terbaik perhatian tersendiri.

  1. Terjadinya perang dagang

salah satu masalah politik mempengaruhi ekonomi yang sempat terjadi ketika perselisihan Amerika dengan China terus memanas. Selain berdampak pada perkembangan pasokan teknologi pada Amerika, perselisihan kedua negara tersebut akan membuat perekonomian dunia melemah karena berbagai import barang dari China akan dijatuhi tariff yang ditentukan oleh kebijakan Donald Trump. 

Tentu saja hal ini akan menghantam setidaknya 1.5 point persentase atas pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) China 2019.

  1. Partai demokrat kuasai DPR Amerika

Dominasi partai democrat di Amerika nampaknya menjadi kabar buruk bagi Trump karena hal ini akan memungkinkan pihak democrat yang terus menerus melakukan penyelidikan hingga membuat agenda kampanye yang telah direncanakan diprediksi mengalami kelumpuhan. 

Jika sudah demikian, masalah politik mempengaruhi ekonomi sangatlah mungkin terjadi hingga pada akhirnya akan membuat peningkatan atas belanja infrastruktur dan pemotongan pajak tidak lagi bisa diwujudkan.

  1. Pemilihan umum di beberapa negara berkembang

Dikabarkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan diselenggarakan pemilihan umum di beberapa negara berkembang seperti halnya India, Afrika Selatan, Argentina, Indonesia serta Nigeria. Munculnya berbagai masalah politik pengaruhi ekonomi atas terselenggaranya pemilihan umum tersebut tentu akan membawa kebijakan baru yang nantinya akan berpengaruh pada stabilitas pasar di negara tersebut. 

  1. Hubungan AS dan Iran kunci perdagangan minyak

Selanjutnya, mengenai masalah politik pengaruhi ekonomi juga terjadi ketika hubungan Iran dan Amerika Serikat mengalami suatu permasalahan. Iran yang juga dikenal sebagai negeri penghasil minyak tersebut akan berdampak pada pengurangan ekspor minyak. Kondisi ini pastinya akan semakin parah dengan mencuatnya berbagai konflik dan peperangan yang melibatkan guncangan pada stabilitas politik kedua negara tersebut. 

  1. Guncangan politik di wilayah Italia

Disebutkan bahwa Italia sempat terjebak dalam pertikaian dengan pihak Brussel. Salah satu masalah politik pengaruhi ekonomi ini ternyata berpengaruh pada kondisi ekonomi negara tersebut. Dalam hal ini, banyak investor yang tergabung dalam otoritas Uni Eropa merasa tidak nyaman dengan kondisi politik tersebut. Alhasil, kekacauan politik akan menjadi ancaman lain yang patut diwaspadai seiring dengan kondisi ekonomi tidak menentu.

Permasalahan politik dunia memang menjadi ancaman tersendiri pada negara yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, sector ekonomi menjadi ancaman utama yang akan mengalami guncangan hingga membuat berbagai permasalahan baru bermunculan. 

Disebutkan bahwa masalah politik pengaruhi ekonomi ini telah terjadi di beberapa negara dunia seperti halnya Italia, Amerika hingga negara Timur Tengah. Menyikapi hal tersebut, akan lebih baik jalan mediasi guna menjaga keutuhan negara masing-masing.

Tertarik untuk Menggeluti Bidang Politik? Ini Jurusan yang Bisa Anda Pilih

Tertarik untuk menggeluti bidang politik? Ini jurusan yang bisa Anda pilih

Politik memang selalu menjadi salah satu topik menarik untuk dibahas. Terlebih jika diperbincangkan bersama kelompok yang memiliki satu cara pAndang. Bagi sebagian orang berbicara mengenai politik dianggap sebagai hal yang membuang waktu karena politik dianggap ruwet. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa politik menjadi hal penting untuk dikritisi. Oleh karena itu, tak sedikit dari generasi milenial yang memilih jurusan kuliah politik.

Jurusan Kuliah Politik untuk Menyalurkan Minat Anda

Apakah Anda termasuk generasi milenial yang tertarik dengan isu-isu politik? Bukan hanya sekedar jurusan ilmu politik, namun beberapa jurusan kuliah berikut ini dapat menyalurkan minat Anda bahkan bukan tidak mungkin Anda bakalan menjadi politikus yang berwibawa. Lalu apa saja jurusan kuliah tersebut? berikut ulasan lengkapnya!

  1. Ilmu politik

Jurusan kuliah politik pertama yang bisa Anda pilih adalah Ilmu politik. Program ini mengajarkan berbagai teori mengenai sistem politik di dunia beserta sejarahnya. Oleh sebab itu, Anda akan diarahkan untuk melakukan berbagai riset serta bersikap secara kritis. Bukan hanya memahami sejarah serta teori politik saja, namun Anda juga mampu menganalisa dinamika politik yang terjadi sekarang ini.

Kajian yang paling populer antara lain birokrasi, demokrasi, hak asasi manusia, sistem politik dan juga etika sosial politik.

  1. Ilmu hukum

Jurusan kuliah politik berikutnya adalah ilmu hukum. Jurusan ini mempelajari tentang perundang-undangan, kebijakan, serta aturan-aturan yang terdapat di ranah hukum. Bagi Anda yang memiliki angan-angan untuk menjadi politisi, maka jurusan ini akan sangat mendukung Anda. Dengan berbekal ilmu hukum yang mumpuni maka Anda akan menjadi politisi yang hebat dan taat hukum.

  1. Ilmu komunikasi

Ilmu komunikasi merupakan salah satu jurusan kuliah politik karena memiliki disiplin ilmu yang luas. Jurusan ini menuntut Anda untuk memiliki wawasan luas dan update tentang informasi terkini, salah satunya politik. Jurusan ini mengajarkan bagaimana seseorang dapat hAndal dalam pengamat media, pemerintahan, pengamat komunikasi politik dan sebagainya.

  1. Ilmu pemerintahan

Jurusan yang satu ini mengajarkan manajemen serta pengelolaan organisasi publik. Misalnya seperti lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif serta lembaga lainnya yang menjalankan fungsi negara berdasarkan undang-undang. Bagi Anda yang hobi dalam bidang politik maka Anda bisa memilih jurusan kuliah politik yang satu ini karena Anda akan dibekali kemampuan negosiasi serta public speaking.

  1. Sosiologi

Masyarakat merupakan salah satu kunci dari sosiologi. Ilmu ini berusaha untuk menelaah fenomena yang terjadi pada masyarakat lalu mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Salah satu fokus dari ilmu sosiologi adalah sosiologi politik. Ilmu tersebut mengajarkan hubungan politik dan masyarakat, tingkah laku politik dan tingkah laku sosial. 

Dibaca juga : Beberapa Hal Yang Perlu Anda Tahu Tentang Online

Selama mengikuti kuliah, Anda akan sering melakukan diskusi berkaitan dengan isu politik dengan mencari penyebab sekaligus solusi berdasarkan pendekatan sosial.

  1. Filsafat

Jurusan yang menjadi induk dari segala macam ilmu merupakan wadah yang tepat khususnya bagi Anda yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, gemar mendebat informasi atau mengkritisi. Banyak sekali pendekatan dan teori politik yang berasal dari ilmu filsafat. Ilmu ini akan membantu Anda agar dapat berpikir secara terstruktur.

Nah, itulah beberapa jurusan kuliah politik yang bisa Anda pilih untuk menyalurkan minat Anda dalam bidang politik. Yang perlu diingat, untuk bisa masuk dalam salah satu jurusan perkuliahan di atas bisa dibilang tidak mudah. Siapkan diri Anda dari sekarang dengan bekal ilmu politik agar cita-cita Anda untuk menjadi seorang politisi dapat terwujud.

Donald Trump Mencabut Status Ekonomi Hong Kong dan Memberi Sanksi Kepada Cina

Donald Trump Mencabut Status Ekonomi Hong Kong dan Memberi Sanksi Kepada Cina

Pada tanggal 14 Juli 2020 tepatnya hari Selasa yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan sebuah perintah eksekutif yang mencakup beberapa permasalahan. Perintah itu berisikan keinginannya untuk mengakhiri perdagangan dengan negara Hong Kong. Isi perintah itu juga mengenai UU yang memberi sanksi Cina, mulai dari para pebisnis, pejabat sampai bank China dan sudah dibubuhi tanda tangan oleh Trump sendiri.

Sanksi itu berlaku pada mereka yang dianggap turut mengesahkan regulasi baru negara Hong Kong. Keputusan yang dikeluarkan oleh Trump juga sudah disahkan dan didukung oleh kelompok bipartisan saat Kongres yang diselenggarakan awal bulan Juli yang lalu. 

Trump juga mengatakan saat konferensi pers di Gedung Putih bahwa mulai saat ini, Hong Kong diperlakukan sama seperti Cina daratan.  “Tidak ada lagi hak-hak istimewa, tak ada juga perlakuan khusus serta tak ada ekspor sensitif teknologi.” 

Berikut adalah kronologi mengenai Amerika Serikat yang memberi sanksi Cina.

Mengakhiri Pemberian Perlakuan Istimewa

Perintah eksekutif yang telah dikeluarkan oleh Donald Trump juga memerintahkan untuk memblokir properti milik Amerika serikat dari setiap orang yang terlibat di dalam tindakan maupun kebijakan yang bisa merusak lembaga demokrasi Hong Kong. 

Gedung Putih juga mengeluarkan sebuah pernyataan bagi para pejabat di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa mereka dapat mencabut lagi pengecualian lisensi untuk kegiatan ekspor ke Hong Kong. Perintah tersebut juga turut mencabut perlakuan istimewa untuk orang-orang yang memegang paspor Hong Kong.

Berdasarkan UU Kebijakan Hong Kong tahun 1992, Hong Kong diperlakukan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu bagian semi otonom Cina, dimana memiliki sistem hukum dan perekonomian sendiri. Hal itu tidak sama dengan Cina daratan dalam bidang perdagangan dan perniagaan.

Salah satu reaksi terkait UU keamanan Cina adalah dengan adanya dukungan bipartisan yang ditujukan untuk pemerintah. Tujuannya agar perbedaan pandangan politik Hong Kong dapat mulai dibatasi. Selain itu, ini juga merupakan salah satu serangan Donald Trump kepada pemerintah Cina. Sudah banyak sekali kritik yang dikeluarkan Trump untuk Cina termasuk karena caranya menangani virus corona yang dianggap kurang tepat.

Balasan dari Cina

Di tanggal 15 Juli 2020, Amerika yang telah memberi sanksi Cina akhirnya mendapatkan tanggapan. Cina juga mengatakan bahwa Amerika memfitnah mereka secara jahat berdasarkan UU Keamanan Nasional yang berlaku di Hong Kong. 

Kunjungi juga : Tempat Bertaruh Terlengkap di China

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Cina sendiri berbunyi bahwa Cina akan menanggapi seperlunya agar dapat melindungi kepentingan sahnya, serta memberi sanksi kepada anggota Amerika Serikat yang relevan. Pernyataan ini sendiri dilansir dari Agence France-Presse atau AFP.

Diserangnya Kandidat Presiden Joe Biden oleh Donald Trump

Hari Selasa, 14 Juli 2020, Trump juga membicarakan mengenai salah satu saingannya saat pemilihan presiden yang akan dilangsungkan November mendatang, yaitu Joe Biden. Donald Trump mengkritik saingannya itu terkait beberapa masalah. Salah satunya adalah sikap Biden pada negara Cina sampai rencana meningkatkan pendataan yang bertujuan mengatasi iklim yang berubah.

Trump berkata bahwa sebagai seorang wakil presiden, Joe Biden berpotensi menghancurkan sektor manufaktur AS sebab ia merupakan advokat terkemuka dari sebuah perjanjian Iklim Paris, dimana itu sangat mahal bagi Amerika Serikat. 

Sektor tersebut akan hancur seiring dengan Cina yang dibiarkan mencemari atmosfer menggunakan impunitas. Dengan begitu, Joe Biden dianggapnya member “hadiah” pada Partai Komunis Cina. Ini juga menjadi alasan yang kuat bagi Presiden dari Amerika tersebut untuk memberi sanksi Cina.

Ketum Partai Demokrat Bertemu Presiden PKS. Ada Apa Gerangan?

Ketum Partai Demokrat Bertemu Presiden PKS. Ada Apa Gerangan?

Kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS pada hari Jumat, 24 Juli 2020 sempat menarik perhatian publik. Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan ketua umum partai Demokrat disambut dengan hangat oleh presiden PKS, Sohibul Iman. Dalam kunjungannya, kedua belah pihak membahas berbagai persoalan mengenai isu kenegaraan, isu kebangsaan yang saat ini sedang melanda Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Disebutkan bahwa pembicaraan kedua belah pihak tersebut berlangsung dengan penuh persahabatan dan cair.

kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS yang berlangsung selama masa pandemi ini dianggap sangat penting dalam menjalin kerjasama kedua belah pihak. Dalam keadaan penerapan social distancing pula, baik Agus Harimurti Yudhoyono dan Sohibul turut aktif dalam penerapan protocol kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh beliau selepas mengadakan pertemuan tersebut. 

Disebutkan bahwa pertemuan ini memang terkesan tertutup dan bertujuan untuk membalas adanya kunjungan PKS kepada Demokrat pada Maret 2020 silam ketika Presiden Yudhoyono masih menjabat sebagai ketua umum Demokrat.

Dalam perbincangan tersebut, disimpulkan bahwa kedua belah pihak ternyata memiliki pandangan sama dalam mewujudkan kondisi yang terkendali di masa pandemic seperti ini. Selain itu,  kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS yang memunculkan adanya kesepahaman ini juga nantinya diharapkan akan berbuntut pada penanganan Covid-19 yang semakin cepat dan terkendali. Secara tidak langsung hal ini akan membantu dalam menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan.

Kunjungan Partai Demokrat ke kantor PKS diikuti hingga akar rumput

Masih mengenai kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS bahwa atas adanya pertemuan tersebut, kedua belah pihak yang telah mencapai kesepahaman bersama juga mengungkapkan jika hal ini bisa terjadi karena alasan tertentu. 

Disebutkan bahwa pihak Demokrat dan juga PKS ternyata sudah melakukan kerjasama selama kurun waktu 10 tahun. Durasi waktu yang sangat lama ini tentu saja menjadikan masing-masing pihak bisa memahami satu sama lain.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh sosok Sohibul selepas adanya kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS. Dirinya sempat mengungkapkan bahwa adanya kesepahaman dalam penanganan Covid-19 ini juga diikuti oleh beberapa kelompok grass root atau akar rumput dalam mewujudkan tindakan untuk meminimalisir atas adanya permasalahan kehidupan sosial dan ekonomi ketika masa pandemi seperti ini. Adanya kasus Covid-19 telah membuat 40% masyarakat mengalami kemiskinan. 

Diungkapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono bahwa momen seperti ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencapai kambing hitam, namun lebih kepada bagaimana seseorang bisa berkontribusi secara positif dalam penanganan Covid-19.

Ada pembahasan mengenai Pilkada dalam kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS

Kegiatan kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS tidak akan pernah lengkap jika tidak membicarakan perihal politik. Hal ini diungkapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono bahwasannya akan ada promosi yang menarik dalam Pilkada sekalipun pada akhirnya tidak ada kesamaan konstelasi baik itu di daerah maupun pusat. Sekalipun demikian, kedua belah pihak ini mengakui adanya suatu kesamaan ketika berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah nanti.

Tidak berhenti sampai di sini saja, bahwa kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS juga sempat mengagetkan Sohibul yang mendengar pengakuan dari Agus Harimurti Yudhoyono bahwa partai yang mengusung lambang bintang Mercy ini ternyata tidak memiliki kursi di wilayah Solo. Sedangkan PKS sendiri memiliki kursi di Solo namun hingga sekarang masih belum mengetahui sosok yang akan diusung dalam Pilkada nantinya.

Darurat Sipil di Masa Soekarno-Megawati, Saat Ini Diwacanakan Lagi Oleh Presiden Jokowi

Darurat Sipil di Masa Soekarno-Megawati, Saat Ini Diwacanakan Lagi Oleh Presiden Jokowi

Darurat sipil kini kembali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi jika wabah Corona tidak dapat diatasi dengan UU yang sudah ada. Terdapat payung hukum mengenai darurat sipil yaitu Perppu Nomor 23 Tahun 1959. Lalu bagaimanakah sejarah lahirnya Perpu tersebut? 

Perlu Anda ketahui, Perpu 23/1959 menyatakan bahwa keadaan bahasa dan dapat menjadikan negara Darurat (Darurat Sipil), Darurat Militer, Darurat Perang) yaitu saat muncul: 

  1. Pemberontakan
  2. Bencana Alam
  3. Kerusuhan-kerusuhan
  4. Dikhawatirkan muncul gejala-gejala yang bisa membahayakan hidup Negara
  5. Perang

Berdasarkan uraian dari detik.com dengan merujuk pada website Kemenkum Ham, dijelaskan bahwa Perppu Nomor 23 tahun 1959 berkaitan dengan keadaan bahaya sesaat sesudah Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden. 

Diterbitkannya Dekrit oleh Presiden disebabkan adanya kondisi politik sangat mencekam pada masa itu. Berikut isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: 

  • Pembubaran Konstituante. 
  • Diterapkannya kembali UUD 1945
  • Membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan juga DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) yang berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya. 
  • UUDS 1950 tidak berlaku lagi

Pada masa Presiden Soeharto, Darurat militer diterapkan di Aceh. Kemudian ketika masa Presiden Habibie, diberlakukan kembali kondisi darurat sipil di Aceh berkaitan dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Tahun 1999, juga diberlakukan Darurat Militer di Timor Timur. Pada masa itu, situasi situasinya yaitu referendum untuk menentukan apakah rakyat Timor Timur menginginkan merdeka atau tetap bergabung kembali dengan Indonesia. Adanya Darurat Militer tersebut merupakan hasil usulan dari Panglima ABRI Jenderal Wiranto serta disetujui oleh BJ Habibie dengan mengeluarkan Keppres Nomor 107 tahun 1999. 

Darurat sipil dilakukan juga sebagai upaya untuk mengatasi kerusuhan di Maluku serta Maluku Utara melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 mengenai Keadaan darurat sipil di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku sesuai yang sudah diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2002. 

Ketika masa pemerintahan Presiden Megawati, semua wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam kondisi Darurat Militer. Kemudian tanggal 18 Mei 2004, Aceh diubah menjadi darurat sipil.

Siapakah sebetulnya yang berhak menyatakan kondisi darurat di sebuah negara? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda perlu mengetahui dalam hukum terdapat istilah Hukum Tata Negara Darurat. Dimana hukum tersebut adalah rangkaian pranata serta wewenang negara secara luar biasa maupun istimewa agar dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa menghapuskan bahaya atau darurat yang mengancam dari kehidupan sesuai dengan perundangan maupun hukum biasa dan umum. 

Syarat sebuah negara masuk dalam kategori darurat yaitu : 

  1. Terdapat bahaya negara yang pantas dihadapi menggunakan upaya luar biasa. 
  2. Upaya biasa, pranata umum serta lazim yang tidak memadai untuk dipakai menanggapi serta menanggulangi bahaya. 
  3. Kewenangan luar biasa diberikan secara hukum kepada pemerintah negara agar secepatnya mengakhiri kondisi bahaya darurat tersebut sehingga keadaan dapat kembali ke kehidupan yang normal. 
  4. Kewenangan yang luar biasa tersebut serta hukum tata negara darurat berlaku untuk sementara waktu hingga keadaan darurat tersebut dapat dipandang tidak membahayakan. 

Para pemegang puncak kekuasaan eksekutif bisa disebut dengan The Sovereign Executive dan dianggap memiliki hak-hak prerogatif jika negara dalam kondisi darurat. Adapun The Sovereign Executive ini sebetulnya adalah pemegang kekuasan dalam mengecualikan berlakunya hukum biasa atau ordinary laws. 

Berdasarkan Perppu 23/1959, terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan ketika sebuah negara berada pada status darurat sipil.Namun perlu diketahui bahwa status Darurat Sipil sebuah negara memiliki dampak yang begitu mengerikan terutama dapat dilihat dari tindakan yang bisa dilakukan oleh Penguasa darurat sipil sesuai Perppu 23/1959.