Tag Archives: polemik kasus POP

Polemik Kasus POP: Nama Nadiem Makarim Dimakzulkan Dari Jabatan Mendikbud

Polemik Kasus POP: Nama Nadiem Makarim Dimakzulkan Dari Jabatan Mendikbud

Setelah dinobatkan menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim mulai menunjukkan kinerjanya yang penuh kontroversi. Sempat dibanggakan oleh Joko Widodo sebagai sosok CEO yang sukses dan diharapkan mampu untuk memberikan perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik, Nadiem justru mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. Sebut saja kebijakan belajar jarak jauh yang sempat akan dipermanenkan hingga kini mencuat isu mengenai polemik kasus POP.

Latar belakang di balik dibentuknya POP

POP yang kemudian dikenal dengan Program Organisasi Penggerak merupakan program unggulan dari Mendikbud untuk membantu dalam meningkatkan keterampilan para guru di Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa. Program pelatihan sekaligus pendampingan untuk para guru ini telah dirancang sedemikian rupa dengan alokasi keuangan sejumlah Rp 567 miliar. Angka yang fantastis ini ternyata juga menimbulkan polemik kasus POP pada babak selanjutnya.

Dikatakan bahwa dengan alokasi biaya sebesar itu, Nadiem yang dibantu oleh jajaran kementerian turut memasukkan Tanoto Foundation sekaligus Sampoerna Foundation dalam daftar calon penerima hibah dana pendidikan tersebut. Tentu saja tindakan Nadiem ini menjadi akar dari polemik kasus POP karena dua lembaga ini tidak membutuhkan adanya hibah yang berasal dari APBN. Lagi-lagi, langkah Nadiem menimbulkan pertanyaan hingga mencuatlah polemik kasus POP.

Bahkan, dengan adanya kejanggalan yang berujung atas munculnya polemik kasus POP ini, Syaiful Huda yang merupakan Ketua Komisi X DPR berencana untuk memanggil  Nadiem guna mendapatkan penjelasan. Menurutnya, kedua lembaga tersebut telah berafiliasi dengan korporasi sehingga sangat tidak tepat jika kemudian dimasukkan dalam kandidat penerima hibah yang diberikan oleh pihak Kemendikbud.

Adanya polemik kasus POP ini juga membuat dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah dikabarkan mundur dari penerima dana hibah pendidikan Kemdikbud. Kondisi ini sungguh sangat disayangkan dan hal ini juga memancing anggapan atas ketidakpahaman Nadiem atas sejarah pergerakan dua ormas  di Indonesia. Alhasil, sudah sepatutnya Nadiem memberikan klarifikasi atas keputusannya kepada semua pihak termasuk presiden Joko Widodo.

Penyesalan juga datang dari pihak NU atas keputusan Nadiem dalam meloloskan dua lembaga sebagai penerima hibah. A. Zuhri yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu juga menilai jika kinerja Nadiem selama ini gagal.

Nadiem yang berusaha mengejar ketertinggalan bangsa dalam bidang pendidikan justru melarikan diri dari berbagai pokok persoalan bangsa terkait pendidikan. Zuhri mengungkapkan jika Joko Widodo sepatutnya segera mengganti peran Nadiem dengan sosok lain yang lebih kompeten.

Presiden Jokowi didesak untuk copot Nadiem

Tidak berhenti sampai di sini, adanya polemik kasus POP juga sempat mengancam posisi Nadiem sebagai Mendikbud. Banyak pihak yang mendesak presiden Joko Widodo segera melakukan pemakzulan sosok menteri yang merupakan mantan CEO Gojek ini. Sebut saja Saleh Partaonan Daulay, Plh Ketua Fraksi PAN mengungkapkan jika dalam waktu dekat sudah sepatutnya dilakukan evaluasi atas kinerja Nadiem yang belum menorehkan sebuah prestasi dalam pengembangan dunia pendidikan. 

Dibaca juga : Online Games

Diungkapkan oleh Saleh bahwasannya Nadiem sudah sepatutnya membuktikan kinerjanya dalam pengembangan dunia pendidikan di masa pandemic Covid-19 seperti ini. Selain itu, Saleh juga kembali menyoroti latar belakang Nadiem yang bukan berasal dari dunia pendidikan. 

Menurutnya, alih-alih menorehkan sebuah prestasi, justru kinerjanya selalu menimbulkan sebuah konflik, kontroversi dan perdebatan panjang termasuk polemik kasus POP. Hingga kini, sosok Nadiem tidak henti-hentinya dijadikan sebagai perbincangan baik di kalangan pemerintahan hingga masyarakat.