Mahfud MD : Rekrutmen Politik Transaksional Setelah 5 Tahun Reformasi

Mahfud MD : Rekrutmen Politik Transaksional Setelah 5 Tahun Reformasi

Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan mendorong berbagai sistem perekrutan politik akan diperbaiki supaya bisa memutus mata rantai tindakan korupsi. Sekarang ini menurutnya, rekrutmen politik transaksional sehingga praktik korupsi juga sulit dihilangkan. 

Mahfud MD mengungkapkan bahwa Korupsi adalah tindakan yang sungguh bertentangan dengan kearifan jati dir bangsa serta ideologi Pancasila. Korupsi mencerminkan perilaku buruk dan menurutnya sudah menggejala sejak masa reformasi sampai sekarang ini. 

“Banyak orang ketika di pemerintah menjadi korupsi politik, dengan demikian demokrasi menjadi alat korupsi. Korupsi telah dibicarakan dengan demokratis maka dianggap begitu wajar,” ungkap mahfud. 

Baginya, hukum dan politik mempunyai pertautan begitu erat, sebab hukum merupakan produk politik, andaikan rekrutmen politik dilakukan dengan baik maka hukumnya pasti juga baik. 

Rekrutmen Politik Transaksional, Jangan Dijadikan Budaya

“Kalau rekrutmen politik dijalankan secara transaksional, maka hukum yang akan ditegaskan menggunakan cara kolusif,” ujar mahfud. 

Mahfud senantiasa berharap tindakan korupsi jangan dijadikan sebuah budaya di bangsa ini. Korupsi dan budaya tidak dapat dipertemukan, sebab korupsi merupakan kejahatan yang dapat merugikan banyak rakyat, sedangkan budaya adalah hasil dari rasa, cipta, karsa pada manusia serta umumnya adalah sesuatu yang sangat positif atau bermanfaat untuk masyarakat.

Menjalankan korupsi sejatinya sudah mengingkari janji dengan bangsa Indonesia, para pemimpin sejatinya sudah dipimpin menjadi pemimpin yang adil juga jujur. Namun, kadang semuanya menjadi sia-sia, sebab keberanian mereka melanggar janji yang telah dia buat kepada negara juga seluruh rakyat Indonesia, yakni melakukan tindakan korupsi. 

Budaya Indonesia sendiri dinyatakan sebagai budaya yang adiluhung, maka tidak sepantasnya korupsi dijadikan budaya, sebab anda berdampak pada kehancuran negara ini.

“Terutama selama ini kita telah mengklaim bahwa suatu budaya Indonesia merupakan budaya yang adiluhung,” ujar dia. 

Mahfud MD Mendorong Perbaikan Dari Rekrutmen Politik Transaksional 

“Reformasi terhitung tiga hingga empat tahun rekrutmen politiknya bagus, namun masuk di tahun kelima hingga seterusnya sudah begitu transaksional,” ungkap Mahfud pada diskusi webinar dengan judul “Kembali Pancasila Jati Diri bangsa” yang berada di Yogyakarta. 

Korupsi yang ada di Indonesia menurutnya sudah menggelaja mulai masa reformasi sampai sekarang ini.  

Dibaca juga : The Easy Way of Betting

Pola rekrutmen politik transaksional yang ada di Indonesia menjadikan para calon kepala daerah saat terpilih tidak sepenuhnya mementingkan kondisi masyarakatnya yang telah memilihnya. Kondisi yang ada dia lakukan adalah sebaliknya, mereka akan mengusahakan banyak cara supaya uang yang sebelumnya telah dikeluarkan bisa kembali, dengan cara yang umum digunakan yakni korupsi. 

Semestinya keadaan seperti ini diperlakukan dengan perilaku politik yang sangat menyimpang dan harus diberantas bagaimanapun caranya. Maka, Badan Pengawas Pemilu seharusnya lebih proaktif dalam mengusut pidana pemilu tersebut. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berhubungan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah menegaskan berupa mahar politik yang dilarang. 

Undang-Undang di atas juga isinya membubuhkan sanksi begitu tegas untuk pelaku yang menjalankan praktik uang mahar. Pada Pasal 47 UU juga dinyatakan 3 bentuk dari sanksi yang ada diberikan kepada pelaku praktik uang mahar. Pertama, kalau terbukti berdasarkan putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, parpol bersangkutan akan dilarang mengajukan calonnya di periode berikutnya pada daerah yang sama. 

Kedua, pembayaran mahar, KPU bisa membatalkan penetapan atas calon kepala daerah. Ketiga, gabungan parpol atau parpol yang telah terbukti menerima mahar pasti didenda dengan 10 kali lipat daripada imbalan yang diterima dan parpol tersebut dilarang mengajukan calon periode berikutnya di tempat yang sama. Dengan demikian, seharusnya rekrutmen politik transaksional  harus dimusnahkan.

Polemik Pada Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

Polemik Pada Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

Reichstadt – Klaster ketenagakerjaan pada draf omnibus law RUU Cipta Kerja sudah sejak awal mendapat sorotan dari public, terutama dari serikat buruh dan serikat pekerja. Adanya Draf menurut mereka terlalu memihak kepentingan dari pemodal atau korporasi. Namun, DPR juga pemerintah terus bergeming dan melanjutkan pembahasan dari RUU ini.

Pada rapat kerja berhubungan dengan pembahasan RUU ini, DPR juga pemerintah sudah menyepakati untuk mengutamakan pembahasan klaster-klaster lain yang tidak menimbulkan berbagai kontroversi pada public.  Dengan demikian klaster ketenagakerjaan siap dibahas akhir. 

Penundaan Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja ada 11 klaster pembahasan masing-masing dituangkan pada 15 bab juga 174 pasal. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan  saja, ada 10 klaster lain, yakni penyederhanaan, perizinan, kemudahan berusaha, persyaratan investasi, juga kemudahan pemberdayaan, serta perlindungan UMKM dan perkoperasian. 

Selanjutnya, berbagai dukungan riset serta inovasi, pengenaan sanksi, administrasi pemerintahan, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, dan investasi dan proyek strategis Nasional. 

Puan Maharani ketua DPR menyuarakan supaya Badan Legis lagi atau Baleg menunda pembahasan berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan pada draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Permintaan tersebut dilontarkan berkaitan dengan mulainya proses pembahasan yang dilakukan Panitia Kerja atau Panja dari RUU ini. 

Puan juga memberikan pernyataan untuk Baleg membuka ruang berdiskusi bersama public, terutama mereka dari serikat pekerja maupun buruh, sebelum melakukan pembahasan klaster ketenagakerjaan  tersebut. Dia mengingatkan supaya Baleg selalu mempertimbangkan situasi pada pandemi Covid-19 ini. 

Permintaan Penghapusan Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja 

Sekelompok flaksi yang masuk pada Panja RUU Cipta Kerja mengutarakan permintaan supaya klaster ketenagakerjaan lebih baik dihapus dari daftar tersebut. Hendrawan Supratikno, Anggota Fraksi PDI-P menyatakan bahwa klaster ketenagakerjaan lebih baik dikeluarkan saja dari pembahasan, sebab substansinya cukup sensitive.

Selanjutnya anggota dari Fraksi Nasdem Taufik basari menjelaskan, bahwa fraksinya akan melobi fraksi lainnya supaya klaster ketenagakerjaan bisa dihapus dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Menurutnya, adanya perubahan berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak seharusnya dilakukan lewat omnibus law RUU ini. Perubahaan bisa dilakukan lewat Undang-Undang sektoral. 

Buruh Tetap Menolak Klaster Ketenagakerjaan Terhadap RUU Cipta Kerja

Serikat pekerja dan serikat buruh berusaha tetap menyatakan penolakan mereka atas pembahasan di RUU tersebut. Bahkan, presiden Joko Widodo juga menerima 3 pimpinan serikat buruh atau serikat pekerja bertempat di Istana Merdeka pada Rabu 22/4/2020. 

Mereka yaitu, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden KSPSI, Said Iqbal sekali Presiden KSPI, serta Elly Rosita selaku Presiden KSBI. 

“Serikat Pekerja tetap menolak secara keras omnibus law juga meminta pembahasan dilaksanakan secara terbuka bersama Presiden Joko Widodo,” ujar Andi setelah pertemuan tersebut. 

Dibaca juga : Playing Trap Hands Like King-Queen, King-Jack, Queen-Jack, Ace-Ten & More

Di saat yang bersamaan, 92 akademisi di Tanah Air juga menandatangani petisi terhadap penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bahkan, Susi Dwi Harijanti selaku Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa petisi tersebut adalah seruan untuk DPR juga pemerintah supaya pembahasan RUU ini segera diberhentikan. 

Bukan hanya dari substansi draf RUU saja yang dianggap bertentangan dari UUD 1945, namun pembahasan RUU ini yang dilakukan di tengah keadaan pandemi virus Covid-19 jelas tidak etis.

“Penyelenggaran dari negara, salah satunya pembentukan undang-undang, bukan hanya berlandaskan dari norma konstitusi serta undang-undang, namun harus tunduk juga dengan nilai etika maupun moral,” ujar Susi. 

Sejatinya keadaan semacam ini perlu pertimbangan dari banyak pihak, sebab RUU Cipta Kerja diciptakan bukan hanya untuk satu atau dua orang saja, namun untuk semua orang. Jadi, selayaknya semua dijalankan dengan pertimbangan yang matang oleh berbagai pihak.

5 Masalah Politik Terbesar 2019 Yang Pengaruhi Ekonomi Dunia

5 Masalah Politik Terbesar 2019 Yang Pengaruhi Ekonomi Dunia

Ketika menengok tahun 2018 silam, nampaknya dunia dipenuhi dengan berbagai permasalahan politik. Hal tersebut ternyata berlanjut di tahun 2019 dengan berbagai dampak yang mengikutinya termasuk bidang ekonomi. Hal tersebut memicu perekonomian bangsa akan mengalami perubahan signifikan. Jadi, tidak mengherankan jika masalah politik pengaruhi ekonomi dunia menjadi ancaman tersendiri untuk disikapi dengan bijak guna mempertahankan kesejahteraan bangsa.

Berbagai Masalah Politik Pengaruhi Ekonomi

Ketika masalah politik di tahun 2018 dianggap telah berakhir, nyatanya hal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa hingga mampu mengubah tatanan suatu negara. Kondisi ini berakibat pada meningkatnya kebutuhan bahan bakar yang baru guna membantu dalam menjaga suatu kehidupan. Terlepas dari itu semua, berikut beberapa masalah politik pengaruhi ekonomi yang perlu dijadikan sebagai Situs Resmi dan Terbaik perhatian tersendiri.

  1. Terjadinya perang dagang

salah satu masalah politik mempengaruhi ekonomi yang sempat terjadi ketika perselisihan Amerika dengan China terus memanas. Selain berdampak pada perkembangan pasokan teknologi pada Amerika, perselisihan kedua negara tersebut akan membuat perekonomian dunia melemah karena berbagai import barang dari China akan dijatuhi tariff yang ditentukan oleh kebijakan Donald Trump. 

Tentu saja hal ini akan menghantam setidaknya 1.5 point persentase atas pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) China 2019.

  1. Partai demokrat kuasai DPR Amerika

Dominasi partai democrat di Amerika nampaknya menjadi kabar buruk bagi Trump karena hal ini akan memungkinkan pihak democrat yang terus menerus melakukan penyelidikan hingga membuat agenda kampanye yang telah direncanakan diprediksi mengalami kelumpuhan. 

Jika sudah demikian, masalah politik mempengaruhi ekonomi sangatlah mungkin terjadi hingga pada akhirnya akan membuat peningkatan atas belanja infrastruktur dan pemotongan pajak tidak lagi bisa diwujudkan.

  1. Pemilihan umum di beberapa negara berkembang

Dikabarkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan diselenggarakan pemilihan umum di beberapa negara berkembang seperti halnya India, Afrika Selatan, Argentina, Indonesia serta Nigeria. Munculnya berbagai masalah politik pengaruhi ekonomi atas terselenggaranya pemilihan umum tersebut tentu akan membawa kebijakan baru yang nantinya akan berpengaruh pada stabilitas pasar di negara tersebut. 

  1. Hubungan AS dan Iran kunci perdagangan minyak

Selanjutnya, mengenai masalah politik pengaruhi ekonomi juga terjadi ketika hubungan Iran dan Amerika Serikat mengalami suatu permasalahan. Iran yang juga dikenal sebagai negeri penghasil minyak tersebut akan berdampak pada pengurangan ekspor minyak. Kondisi ini pastinya akan semakin parah dengan mencuatnya berbagai konflik dan peperangan yang melibatkan guncangan pada stabilitas politik kedua negara tersebut. 

  1. Guncangan politik di wilayah Italia

Disebutkan bahwa Italia sempat terjebak dalam pertikaian dengan pihak Brussel. Salah satu masalah politik pengaruhi ekonomi ini ternyata berpengaruh pada kondisi ekonomi negara tersebut. Dalam hal ini, banyak investor yang tergabung dalam otoritas Uni Eropa merasa tidak nyaman dengan kondisi politik tersebut. Alhasil, kekacauan politik akan menjadi ancaman lain yang patut diwaspadai seiring dengan kondisi ekonomi tidak menentu.

Permasalahan politik dunia memang menjadi ancaman tersendiri pada negara yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, sector ekonomi menjadi ancaman utama yang akan mengalami guncangan hingga membuat berbagai permasalahan baru bermunculan. 

Disebutkan bahwa masalah politik pengaruhi ekonomi ini telah terjadi di beberapa negara dunia seperti halnya Italia, Amerika hingga negara Timur Tengah. Menyikapi hal tersebut, akan lebih baik jalan mediasi guna menjaga keutuhan negara masing-masing.

Tertarik untuk Menggeluti Bidang Politik? Ini Jurusan yang Bisa Anda Pilih

Tertarik untuk menggeluti bidang politik? Ini jurusan yang bisa Anda pilih

Politik memang selalu menjadi salah satu topik menarik untuk dibahas. Terlebih jika diperbincangkan bersama kelompok yang memiliki satu cara pAndang. Bagi sebagian orang berbicara mengenai politik dianggap sebagai hal yang membuang waktu karena politik dianggap ruwet. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa politik menjadi hal penting untuk dikritisi. Oleh karena itu, tak sedikit dari generasi milenial yang memilih jurusan kuliah politik.

Jurusan Kuliah Politik untuk Menyalurkan Minat Anda

Apakah Anda termasuk generasi milenial yang tertarik dengan isu-isu politik? Bukan hanya sekedar jurusan ilmu politik, namun beberapa jurusan kuliah berikut ini dapat menyalurkan minat Anda bahkan bukan tidak mungkin Anda bakalan menjadi politikus yang berwibawa. Lalu apa saja jurusan kuliah tersebut? berikut ulasan lengkapnya!

  1. Ilmu politik

Jurusan kuliah politik pertama yang bisa Anda pilih adalah Ilmu politik. Program ini mengajarkan berbagai teori mengenai sistem politik di dunia beserta sejarahnya. Oleh sebab itu, Anda akan diarahkan untuk melakukan berbagai riset serta bersikap secara kritis. Bukan hanya memahami sejarah serta teori politik saja, namun Anda juga mampu menganalisa dinamika politik yang terjadi sekarang ini.

Kajian yang paling populer antara lain birokrasi, demokrasi, hak asasi manusia, sistem politik dan juga etika sosial politik.

  1. Ilmu hukum

Jurusan kuliah politik berikutnya adalah ilmu hukum. Jurusan ini mempelajari tentang perundang-undangan, kebijakan, serta aturan-aturan yang terdapat di ranah hukum. Bagi Anda yang memiliki angan-angan untuk menjadi politisi, maka jurusan ini akan sangat mendukung Anda. Dengan berbekal ilmu hukum yang mumpuni maka Anda akan menjadi politisi yang hebat dan taat hukum.

  1. Ilmu komunikasi

Ilmu komunikasi merupakan salah satu jurusan kuliah politik karena memiliki disiplin ilmu yang luas. Jurusan ini menuntut Anda untuk memiliki wawasan luas dan update tentang informasi terkini, salah satunya politik. Jurusan ini mengajarkan bagaimana seseorang dapat hAndal dalam pengamat media, pemerintahan, pengamat komunikasi politik dan sebagainya.

  1. Ilmu pemerintahan

Jurusan yang satu ini mengajarkan manajemen serta pengelolaan organisasi publik. Misalnya seperti lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif serta lembaga lainnya yang menjalankan fungsi negara berdasarkan undang-undang. Bagi Anda yang hobi dalam bidang politik maka Anda bisa memilih jurusan kuliah politik yang satu ini karena Anda akan dibekali kemampuan negosiasi serta public speaking.

  1. Sosiologi

Masyarakat merupakan salah satu kunci dari sosiologi. Ilmu ini berusaha untuk menelaah fenomena yang terjadi pada masyarakat lalu mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Salah satu fokus dari ilmu sosiologi adalah sosiologi politik. Ilmu tersebut mengajarkan hubungan politik dan masyarakat, tingkah laku politik dan tingkah laku sosial. 

Dibaca juga : Beberapa Hal Yang Perlu Anda Tahu Tentang Online

Selama mengikuti kuliah, Anda akan sering melakukan diskusi berkaitan dengan isu politik dengan mencari penyebab sekaligus solusi berdasarkan pendekatan sosial.

  1. Filsafat

Jurusan yang menjadi induk dari segala macam ilmu merupakan wadah yang tepat khususnya bagi Anda yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, gemar mendebat informasi atau mengkritisi. Banyak sekali pendekatan dan teori politik yang berasal dari ilmu filsafat. Ilmu ini akan membantu Anda agar dapat berpikir secara terstruktur.

Nah, itulah beberapa jurusan kuliah politik yang bisa Anda pilih untuk menyalurkan minat Anda dalam bidang politik. Yang perlu diingat, untuk bisa masuk dalam salah satu jurusan perkuliahan di atas bisa dibilang tidak mudah. Siapkan diri Anda dari sekarang dengan bekal ilmu politik agar cita-cita Anda untuk menjadi seorang politisi dapat terwujud.

Donald Trump Mencabut Status Ekonomi Hong Kong dan Memberi Sanksi Kepada Cina

Donald Trump Mencabut Status Ekonomi Hong Kong dan Memberi Sanksi Kepada Cina

Pada tanggal 14 Juli 2020 tepatnya hari Selasa yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan sebuah perintah eksekutif yang mencakup beberapa permasalahan. Perintah itu berisikan keinginannya untuk mengakhiri perdagangan dengan negara Hong Kong. Isi perintah itu juga mengenai UU yang memberi sanksi Cina, mulai dari para pebisnis, pejabat sampai bank China dan sudah dibubuhi tanda tangan oleh Trump sendiri.

Sanksi itu berlaku pada mereka yang dianggap turut mengesahkan regulasi baru negara Hong Kong. Keputusan yang dikeluarkan oleh Trump juga sudah disahkan dan didukung oleh kelompok bipartisan saat Kongres yang diselenggarakan awal bulan Juli yang lalu. 

Trump juga mengatakan saat konferensi pers di Gedung Putih bahwa mulai saat ini, Hong Kong diperlakukan sama seperti Cina daratan.  “Tidak ada lagi hak-hak istimewa, tak ada juga perlakuan khusus serta tak ada ekspor sensitif teknologi.” 

Berikut adalah kronologi mengenai Amerika Serikat yang memberi sanksi Cina.

Mengakhiri Pemberian Perlakuan Istimewa

Perintah eksekutif yang telah dikeluarkan oleh Donald Trump juga memerintahkan untuk memblokir properti milik Amerika serikat dari setiap orang yang terlibat di dalam tindakan maupun kebijakan yang bisa merusak lembaga demokrasi Hong Kong. 

Gedung Putih juga mengeluarkan sebuah pernyataan bagi para pejabat di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa mereka dapat mencabut lagi pengecualian lisensi untuk kegiatan ekspor ke Hong Kong. Perintah tersebut juga turut mencabut perlakuan istimewa untuk orang-orang yang memegang paspor Hong Kong.

Berdasarkan UU Kebijakan Hong Kong tahun 1992, Hong Kong diperlakukan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu bagian semi otonom Cina, dimana memiliki sistem hukum dan perekonomian sendiri. Hal itu tidak sama dengan Cina daratan dalam bidang perdagangan dan perniagaan.

Salah satu reaksi terkait UU keamanan Cina adalah dengan adanya dukungan bipartisan yang ditujukan untuk pemerintah. Tujuannya agar perbedaan pandangan politik Hong Kong dapat mulai dibatasi. Selain itu, ini juga merupakan salah satu serangan Donald Trump kepada pemerintah Cina. Sudah banyak sekali kritik yang dikeluarkan Trump untuk Cina termasuk karena caranya menangani virus corona yang dianggap kurang tepat.

Balasan dari Cina

Di tanggal 15 Juli 2020, Amerika yang telah memberi sanksi Cina akhirnya mendapatkan tanggapan. Cina juga mengatakan bahwa Amerika memfitnah mereka secara jahat berdasarkan UU Keamanan Nasional yang berlaku di Hong Kong. 

Kunjungi juga : Tempat Bertaruh Terlengkap di China

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Cina sendiri berbunyi bahwa Cina akan menanggapi seperlunya agar dapat melindungi kepentingan sahnya, serta memberi sanksi kepada anggota Amerika Serikat yang relevan. Pernyataan ini sendiri dilansir dari Agence France-Presse atau AFP.

Diserangnya Kandidat Presiden Joe Biden oleh Donald Trump

Hari Selasa, 14 Juli 2020, Trump juga membicarakan mengenai salah satu saingannya saat pemilihan presiden yang akan dilangsungkan November mendatang, yaitu Joe Biden. Donald Trump mengkritik saingannya itu terkait beberapa masalah. Salah satunya adalah sikap Biden pada negara Cina sampai rencana meningkatkan pendataan yang bertujuan mengatasi iklim yang berubah.

Trump berkata bahwa sebagai seorang wakil presiden, Joe Biden berpotensi menghancurkan sektor manufaktur AS sebab ia merupakan advokat terkemuka dari sebuah perjanjian Iklim Paris, dimana itu sangat mahal bagi Amerika Serikat. 

Sektor tersebut akan hancur seiring dengan Cina yang dibiarkan mencemari atmosfer menggunakan impunitas. Dengan begitu, Joe Biden dianggapnya member “hadiah” pada Partai Komunis Cina. Ini juga menjadi alasan yang kuat bagi Presiden dari Amerika tersebut untuk memberi sanksi Cina.

Ketum Partai Demokrat Bertemu Presiden PKS. Ada Apa Gerangan?

Ketum Partai Demokrat Bertemu Presiden PKS. Ada Apa Gerangan?

Kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS pada hari Jumat, 24 Juli 2020 sempat menarik perhatian publik. Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan ketua umum partai Demokrat disambut dengan hangat oleh presiden PKS, Sohibul Iman. Dalam kunjungannya, kedua belah pihak membahas berbagai persoalan mengenai isu kenegaraan, isu kebangsaan yang saat ini sedang melanda Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Disebutkan bahwa pembicaraan kedua belah pihak tersebut berlangsung dengan penuh persahabatan dan cair.

kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS yang berlangsung selama masa pandemi ini dianggap sangat penting dalam menjalin kerjasama kedua belah pihak. Dalam keadaan penerapan social distancing pula, baik Agus Harimurti Yudhoyono dan Sohibul turut aktif dalam penerapan protocol kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh beliau selepas mengadakan pertemuan tersebut. 

Disebutkan bahwa pertemuan ini memang terkesan tertutup dan bertujuan untuk membalas adanya kunjungan PKS kepada Demokrat pada Maret 2020 silam ketika Presiden Yudhoyono masih menjabat sebagai ketua umum Demokrat.

Dalam perbincangan tersebut, disimpulkan bahwa kedua belah pihak ternyata memiliki pandangan sama dalam mewujudkan kondisi yang terkendali di masa pandemic seperti ini. Selain itu,  kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS yang memunculkan adanya kesepahaman ini juga nantinya diharapkan akan berbuntut pada penanganan Covid-19 yang semakin cepat dan terkendali. Secara tidak langsung hal ini akan membantu dalam menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan.

Kunjungan Partai Demokrat ke kantor PKS diikuti hingga akar rumput

Masih mengenai kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS bahwa atas adanya pertemuan tersebut, kedua belah pihak yang telah mencapai kesepahaman bersama juga mengungkapkan jika hal ini bisa terjadi karena alasan tertentu. 

Disebutkan bahwa pihak Demokrat dan juga PKS ternyata sudah melakukan kerjasama selama kurun waktu 10 tahun. Durasi waktu yang sangat lama ini tentu saja menjadikan masing-masing pihak bisa memahami satu sama lain.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh sosok Sohibul selepas adanya kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS. Dirinya sempat mengungkapkan bahwa adanya kesepahaman dalam penanganan Covid-19 ini juga diikuti oleh beberapa kelompok grass root atau akar rumput dalam mewujudkan tindakan untuk meminimalisir atas adanya permasalahan kehidupan sosial dan ekonomi ketika masa pandemi seperti ini. Adanya kasus Covid-19 telah membuat 40% masyarakat mengalami kemiskinan. 

Diungkapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono bahwa momen seperti ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencapai kambing hitam, namun lebih kepada bagaimana seseorang bisa berkontribusi secara positif dalam penanganan Covid-19.

Ada pembahasan mengenai Pilkada dalam kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS

Kegiatan kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS tidak akan pernah lengkap jika tidak membicarakan perihal politik. Hal ini diungkapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono bahwasannya akan ada promosi yang menarik dalam Pilkada sekalipun pada akhirnya tidak ada kesamaan konstelasi baik itu di daerah maupun pusat. Sekalipun demikian, kedua belah pihak ini mengakui adanya suatu kesamaan ketika berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah nanti.

Tidak berhenti sampai di sini saja, bahwa kunjungan partai Demokrat ke kantor PKS juga sempat mengagetkan Sohibul yang mendengar pengakuan dari Agus Harimurti Yudhoyono bahwa partai yang mengusung lambang bintang Mercy ini ternyata tidak memiliki kursi di wilayah Solo. Sedangkan PKS sendiri memiliki kursi di Solo namun hingga sekarang masih belum mengetahui sosok yang akan diusung dalam Pilkada nantinya.

Darurat Sipil di Masa Soekarno-Megawati, Saat Ini Diwacanakan Lagi Oleh Presiden Jokowi

Darurat Sipil di Masa Soekarno-Megawati, Saat Ini Diwacanakan Lagi Oleh Presiden Jokowi

Darurat sipil kini kembali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi jika wabah Corona tidak dapat diatasi dengan UU yang sudah ada. Terdapat payung hukum mengenai darurat sipil yaitu Perppu Nomor 23 Tahun 1959. Lalu bagaimanakah sejarah lahirnya Perpu tersebut? 

Perlu Anda ketahui, Perpu 23/1959 menyatakan bahwa keadaan bahasa dan dapat menjadikan negara Darurat (Darurat Sipil), Darurat Militer, Darurat Perang) yaitu saat muncul: 

  1. Pemberontakan
  2. Bencana Alam
  3. Kerusuhan-kerusuhan
  4. Dikhawatirkan muncul gejala-gejala yang bisa membahayakan hidup Negara
  5. Perang

Berdasarkan uraian dari detik.com dengan merujuk pada website Kemenkum Ham, dijelaskan bahwa Perppu Nomor 23 tahun 1959 berkaitan dengan keadaan bahaya sesaat sesudah Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden. 

Diterbitkannya Dekrit oleh Presiden disebabkan adanya kondisi politik sangat mencekam pada masa itu. Berikut isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: 

  • Pembubaran Konstituante. 
  • Diterapkannya kembali UUD 1945
  • Membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan juga DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) yang berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya. 
  • UUDS 1950 tidak berlaku lagi

Pada masa Presiden Soeharto, Darurat militer diterapkan di Aceh. Kemudian ketika masa Presiden Habibie, diberlakukan kembali kondisi darurat sipil di Aceh berkaitan dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Tahun 1999, juga diberlakukan Darurat Militer di Timor Timur. Pada masa itu, situasi situasinya yaitu referendum untuk menentukan apakah rakyat Timor Timur menginginkan merdeka atau tetap bergabung kembali dengan Indonesia. Adanya Darurat Militer tersebut merupakan hasil usulan dari Panglima ABRI Jenderal Wiranto serta disetujui oleh BJ Habibie dengan mengeluarkan Keppres Nomor 107 tahun 1999. 

Darurat sipil dilakukan juga sebagai upaya untuk mengatasi kerusuhan di Maluku serta Maluku Utara melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 mengenai Keadaan darurat sipil di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku sesuai yang sudah diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2002. 

Ketika masa pemerintahan Presiden Megawati, semua wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam kondisi Darurat Militer. Kemudian tanggal 18 Mei 2004, Aceh diubah menjadi darurat sipil.

Siapakah sebetulnya yang berhak menyatakan kondisi darurat di sebuah negara? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda perlu mengetahui dalam hukum terdapat istilah Hukum Tata Negara Darurat. Dimana hukum tersebut adalah rangkaian pranata serta wewenang negara secara luar biasa maupun istimewa agar dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa menghapuskan bahaya atau darurat yang mengancam dari kehidupan sesuai dengan perundangan maupun hukum biasa dan umum. 

Syarat sebuah negara masuk dalam kategori darurat yaitu : 

  1. Terdapat bahaya negara yang pantas dihadapi menggunakan upaya luar biasa. 
  2. Upaya biasa, pranata umum serta lazim yang tidak memadai untuk dipakai menanggapi serta menanggulangi bahaya. 
  3. Kewenangan luar biasa diberikan secara hukum kepada pemerintah negara agar secepatnya mengakhiri kondisi bahaya darurat tersebut sehingga keadaan dapat kembali ke kehidupan yang normal. 
  4. Kewenangan yang luar biasa tersebut serta hukum tata negara darurat berlaku untuk sementara waktu hingga keadaan darurat tersebut dapat dipandang tidak membahayakan. 

Para pemegang puncak kekuasaan eksekutif bisa disebut dengan The Sovereign Executive dan dianggap memiliki hak-hak prerogatif jika negara dalam kondisi darurat. Adapun The Sovereign Executive ini sebetulnya adalah pemegang kekuasan dalam mengecualikan berlakunya hukum biasa atau ordinary laws. 

Berdasarkan Perppu 23/1959, terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan ketika sebuah negara berada pada status darurat sipil.Namun perlu diketahui bahwa status Darurat Sipil sebuah negara memiliki dampak yang begitu mengerikan terutama dapat dilihat dari tindakan yang bisa dilakukan oleh Penguasa darurat sipil sesuai Perppu 23/1959.

Beberapa Dampak dari Perang Dunia II Terhadap Berbagai Bidang

Beberapa Dampak dari Perang Dunia II Terhadap Berbagai Bidang

Sejarah mengenai Perang Dunia II sampai saat ini masih membekas di benak masyarakat. Meskipun sudah berakhir puluhan tahun yang lalu, Perang Dunia II tetap saja memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dunia yang masih terasa sampai saat ini. Terlebih bagi negara-negara yang terlibat. Salah satu dampak Perang Dunia II  adalah beberapa negara harus membangun lagi daerah mereka yang hancur.

Perang Dunia II memang merugikan banyak sekali pihak. Tak terhitung berapa banyak warga sipil serta militer yang tewas saat pergi berperang, tidak sedikit juga yang berhasil bertahan hidup namun berakhir cacat. 

Buku History of The World War yang ditulis oleh Saut Pasaribu pada tahun 2019 juga tercatat bahwa bangsa yang memenangkan perang tersebut sebenarnya tidak kalah menderita dengan mereka yang kalah dalam Perang Dunia II. Jadi baik kalah ataupun menang, tetap saja negara-negara tersebut mengalami kerugian yang sangat besar dalam berbagai aspek.

Adapun dampak Perang Dunia II sendiri berpengaruh dalam beberapa bidang, antara lain :

  1. Dampak Dalam Bidang Ekonomi
    Ya, secara tidak langsung bidang ekonomi juga turut terdampak karena adanya Perang Dunia II, yaitu :
  • Kacaunya perekonomian dunia pasca perang.
  • Amerika menjadi negara kreditur.
  • Muncul negara industri seperti Jerman dan juga Jepang.
  1. Dampak Dalam Bidang Sosial
    Terbentuknya United Nation Relief Rehabilitation Administration atau UNRRA yang disebabkan oleh banyaknya korban dari perang yang mendorong masyarakat dunia untuk membentuk organisasi tersebut. Beberapa contoh dari kegiatan dari UNRRA adalah :
  • Memberi makan untuk orang-orang yang terlantar.
  • Mengurus pengungsi yang terdampak perang.
  • Membangun balai pengobatan dan juga rumah sakit.
  • Tanah pertanian yang telah rusak akibat perang dikerjakan kembali.
  1. Dampak Dalam Bidang Politik
    Sementara itu, bidang politik yang turut terkena dampak Perang Dunia II yaitu dalam hal : 
  • Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang dalam perang tersebut dan tak lama setelahnya menjadi daftar situs negara adikuasa.
  • Uni Soviet atau Rusia mempunyai kekuatan super dan menjadi saingan terbesar Amerika Serikat.
  • Uni Soviet dan Amerika Serikat yang berebut hegemoni disebabkan perbedaan paham, kemudian kesalahpahaman tersebut berubah menajdi perang dingin antara keduanya dari tahun 1947-1991.
  • Kemunculan beberapa negara nasional yang memberi pengaruh besar bagi perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Asia Afrika.
  • Adanya politik aliansi didasari Collective Security, menyebabkan munculnya organisasi pakta pertahanan. Contohnya Pakta Warsawa, SEATO dan NATO.
  • Perselisihan Amerika Serikat dan Uni Soviet memberi kerugian pada negara lain, yaitu dengan terpecahnya beberapa negara menjadi 2 bagian. Contohnya adalah Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Barat dan Jerman Timur, serta Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. 
  1. Dampak Dalam Bidang Budaya
    Bidang lainnya yang ikut mengalami perubahan karena terjadinya Perang Dunia II adalah bidang budaya, dimana dampak dari bidang budaya ini adalah dampak positif, yakni :
  • Ilmu pengetahuan yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga teknologi yang maju bisa dihasilkan.
  • Adanya organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB dimana menggantikan organisasi sejenis yang sebelumnya bernama LBB.

Perang yang berlangsung dari tahun 1939-1945 itu memang memberikan banyak sekali dampak pada perubahan dunia, baik itu hal yang positif maupun negatif. Meskipun memakan banyak korban jiwa dari banyak negara, dampak Perang Dunia II juga secara tidak langsung memengaruhi teknologi dunia sehingga saat ini kita dapat merasakan pesatnya perkembangan teknologi.

Bebas Aktif Sebagai Politik Luar Negeri Indonesia

Bebas Aktif Sebagai Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut politik bebas aktif dalam menjalankan tiap kebijakannya, baik itu dalam dunia internasional maupun politik luar negeri. Bebas sendiri bermakna bahwa Indonesia tak memihak kepada kekuatan yang ingin berselisih atau bertentangan serta tak sesuai dengan nilai nilai kebangsaan. 

Sedangkan aktif memiliki arti bahwa Indonesia tidak hanya diam saja, namun juga aktif dalam hubungan internasional dengan negara lain demi terwujudnya ketertiban dunia. Adanya politik bebas aktif ini dapat membantu negara Indonesia dalam menentukan arah, sikap serta keinginan menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. 

Berdasarkan dari Encyclopaedia Britannica tahun 2015, politik luar negeri memiliki tujuan umum yakni memandu hubungan suatu negara dalam berinteraksi antar negara. Selain itu, politik luar negeri juga dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan. Contohnya domestik, perilaku dari negara lain, dan kebijakan. 

Sejarah

Dilansir dari situs Kemendikbud, tanda munculnya politik dunia yaitu dengan adanya dua kekuatan yang bertentangan. Dalam hal ini adalah pertentangan yang dimulai oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. 

Ideologi yang dianut oleh Amerika adalah liberalisme, sementara ideology dari Uni Soviet adalah komunisme. Akhirnya, perselisihan ini membuat munculnya istilah blok timur dan blok barat. Blok timur adalah istilah untuk Uni Soviet sedangkan blok barat adalah Amerika Serikat.
Hal ini berbeda dengan politik Indonesia yang didasari pada kemerdekaan serta memiliki tujuan memperkuat kedamaian, sehingga Indonesia tidak termasuk salah satu dari kedua blok itu.

Politik Bebas Aktif

Melihat pertentangan dari kedua blok tersebut, negara Indonesia sendiri tidak berpihak pada satu pun pihak. Karena Indonesia sudah memiliki politik yang disebut bebas aktif, dimana ini sesuai cita-cita dari PBB. Di tanggal 2 September 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan sebuah pidato terkait politik bebas aktif tersebut. Dikatakan bahwa sebaiknya Indonesia menentukan sikap mereka sendiri mengenai pertentangan internasional ini.

Isi dari Pancasila yang merupakan dasar negara serta UUD 1945 juga merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia netral dan tidak berpihak pada salah satu kubu tersebut

Prinsip Bebas Aktif

Berdasarkan informasi dari sotis Kemenlu (Kementerian Luar Negeri), pada siding Majelis Umum PBB yang ke-15 di tahun 1960, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul “Membangun Dunia Baru”. 

Dalam pidatonya itu, Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa adanya kekuatan dunia baru bisa membantu bangkitnya tatanan dunia yang baru, lebih imbang dan adil, serta dapat lebih unggul dibandingkan berbagai negara besar yang terbagi dalam kedua blok tersebut, blok barat dan blok timur. 

Demi terwujudnya hal itu, Indonesia menemui beberapa kepala pemerintahan negara India, Yugoslabia serta Mesir untuk menyiapkan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok pada tahun 1961. 

Dicatat di dalam buku Grand Design : Kebijakan Luar Negeri Indonesia, karya Adriana Elisabet yang terbit pada tahun 2016 bahwa prinsip bebas aktif  untuk melaksanakan kebijakan luar negeri ini sudah sesuai dengan dinamika internasional, regional dan nasional. Terlebih untuk dinamika yang paling berdampak dan berpengaruh dalam perkembangan tingkat internasional, regional dan nasional.

Tujuan dari semua itu tentu saja agar kontribusi Indonesia semakin optimal dalam mencapai baik kepentingan nasional atau internasional secara menyeluruh. Baik dalam aspek memajukan kesejahteraan rakyatnya, mencerdaskan bangsa dan juga yang tak kalah penting agar ketertiban dunia dapat tercapai. Dengan itu, prinsip dari politik bebas aktif dilaksanakan dengan lebih proaktif, fleksibel, pragmatis dan akomodatif.

10 agen survei online untuk menghindari scammers

10 agen survei online untuk menghindari scammers

Di dunia judi online saat ini, ada banyak “pemangsa” yang memantau uang hasil jerih payah mereka. Bahkan, di era dewasa ini dari pertumbuhan Internet yang terus menerus menggunakan teknologi komunikasi, banyak taruhan olahraga atau taruhan olahraga online masih harus dihindari. Dalam hal ini, kami akan memberikan 10 tips untuk membantu Anda menghindari penipuan perjudian online dan membuat perjudian online lebih aman.

  1. Siapa mereka?
    Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menghabiskan uang minimal untuk judi online adalah meneliti atau mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi tentang perusahaan yang bertindak sebagai agen dan tentukan lokasi kantor / perwakilan yang sebenarnya. Pastikan mereka memiliki saluran telepon lokal yang dapat dihubungi. Jika tidak, hapus agen dari daftar. Jika demikian, silakan hubungi untuk informasi lebih lanjut.
  2. Mesin pencari
    Sebelum menghabiskan uang untuk berjudi, lakukan beberapa pencarian di satu atau dua mesin pencari populer seperti Google, MSN, Yahoo, dan banyak lagi. Masukkan nama situs dan nama agensi tempat Anda bekerja. Jika Anda memiliki banyak orang yang tidak menyukai agensi di blog dan forum, Anda dapat menemukan agensi lain yang benar-benar dapat Anda percayai dari sportsbookie.com.
  3. alamat email
    Langkah selanjutnya adalah menemukan alamat email mereka di situs web mereka. Atau, Anda dapat menghubungi mereka menggunakan formulir yang disediakan di situs web. Jika Anda tertarik untuk berpartisipasi dan perlu mengklarifikasi jawaban atas beberapa pertanyaan, beri tahu mereka. Amati waktu yang mereka butuhkan untuk merespons. Jika Anda tidak mendapatkan respons setelah menunggu cukup waktu, pindah ke agen lain.
  4. Waktu withdraw
    Agen perjudian daring yang sangat baik memproses pembayaran dalam 24 jam. Tidak ada alasan lagi. Awalnya sulit diketahui. Jadi gunakan Tip 2 untuk menemukannya lebih awal.
  5. Bonus
    Sebagian besar agen judi online menawarkan beberapa jenis bonus. Ini berita bagus. Namun, Anda harus mewaspadai penawaran bonus yang mungkin tidak dapat dilakukan. Anda juga harus membaca semua detail syarat dan ketentuan bonus yang disediakan dan memastikan Anda memenuhi syarat untuk bonus. Jika tidak ada aturan yang jelas tentang bonus, agen bisa menjadi agen penipuan. Lihatlah daftar hitam agen penipuan di sportsbookie.com dan jangan gunakan media hadiah untuk penipuan.
  6. Garis taruhan
    Ini mudah dilihat. Agen perjudian daring yang curang sering kali menyediakan jalur taruhan yang menarik bagi masyarakat umum. Periksa baris untuk berbagai agen perjudian daring lainnya dan pastikan bahwa baris untuk agen sama dengan baris lainnya. Wajar bagi bandar untuk menawarkan metode taruhan yang berbeda, tetapi peluang mereka tentu tidak jauh berbeda.
  7. Metode Pembayaran
    Temukan agen judi online yang menawarkan berbagai opsi pembayaran. Hindari hanya menerima uang tunai, cek, surat, atau agen judi online Western Union. Agen perjudian daring yang andal menggunakan layanan keuangan, seperti yang disediakan oleh NETeller, untuk meningkatkan keamanan.
  8. Jumlah deposit
    Jangan percaya agen judi online yang membutuhkan setoran besar. Biasanya, agen judi online yang baik menawarkan setoran minimum tidak lebih dari $ 10. Jika ragu, tanyakan sejumlah besar agen judi online. Karena itu, hindari menggunakan proxy semacam itu.
  9. Deposit berkala
    Banyak pemain percaya bahwa agen perjudian online yang curang harus dihindari, yaitu, ada aturan umum bahwa agen perjudian online tidak boleh melakukan deposit besar sekaligus. Menyetorkan jumlah total setiap dua hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum dua hari ini. Jika Anda puas dengan agen judi online dan yakin bahwa agen itu dapat diandalkan, Anda dapat secara bertahap meningkatkan deposit Anda.
  10. Syarat bonus
    Jika Anda ingin menerima bonus dan percaya bahwa Anda memenuhi semua persyaratan, selalu periksa status bonus (atau poin) setiap kali Anda menyelesaikan perjudian. Mungkin ada kesalahan dalam perangkat lunak. Karena itu, kesalahan itu tidak berarti bahwa agen perjudian online berusaha menipu Anda. Namun, jika Anda menemukan kesalahan terkait bonus, segera hubungi agen untuk penjelasan dan peningkatan.

Inilah 10 tips bermanfaat. Ikuti 10 tips ini untuk pengalaman judi online yang lebih aman.